PALI – Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan publik yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam penyelesaian persoalan BPJS Kesehatan di Kabupaten PALI.Hal tersebut disampaikan Ketua PC IPNU Kabupaten PALI, **Firmansyah**, usai dialog terbuka antara Bupati PALI dengan elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta aktivis daerah yang membahas permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Firmansyah menilai dialog tersebut sebagai langkah positif dalam membangun komunikasi demokratis antara pemerintah daerah dan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, dalam merespons persoalan pelayanan dasar publik.“Dialog ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat. Alhamdulillah, Bupati PALI telah menyampaikan komitmen untuk menuntaskan permasalahan BPJS Kesehatan.
Bagi kami, ini adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar warga atas pelayanan kesehatan,” ujar Firmansyah.Ia menegaskan bahwa IPNU sebagai organisasi pelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut mengawal kebijakan publik agar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan.“IPNU PALI akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, sekaligus mitra kritis yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir (HIMAPALI), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIT Mambaul Hikam, Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Koordinator Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, serta sejumlah aktivis pemuda Kabupaten PALI.
Firmansyah menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan merupakan kunci penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.“Kami berharap komitmen yang telah disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, transparan, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten PALI,” pungkasnya.
