PGK Sumsel Serukan Kolaborasi Penuh Perusahaan Lawan Karhutla: Jangan Hanya Bergerak Saat Api Sudah Membesar

Sumsel – Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan menyampaikan keprihatinan mendalam atas terus berlanjutnya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah provinsi ini. Organisasi ini menegaskan, penanganan Karhutla tidak boleh menjadi tanggung jawab semata-mata pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara resmi oleh Ketua PGK Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH, MH, pada Minggu, 30 Agustus 2026.

“Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keselamatan warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan secara keseluruhan,” tegas Firdaus Hasbullah.

Menurutnya, pendekatan terhadap Karhutla harus bergeser dari sekadar memadamkan api menjadi mencegah api sejak awal. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat baru bergerak setelah asap memenuhi permukiman, sekolah, jalan raya dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Empat Poin Seruan PGK Sumatera Selatan

PGK Sumsel mendesak seluruh perusahaan—khususnya yang memiliki aktivitas usaha dan konsesi di wilayah rawan Karhutla—untuk mengambil bagian secara aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan, melalui empat langkah konkret:

Pertama, memperkuat langkah pencegahan. Perusahaan wajib memastikan wilayah kerja dan area tanggung jawabnya memiliki sistem pencegahan Karhutla yang memadai, termasuk kesiapsiagaan personel, sarana pemantauan, peralatan pemadaman, serta respons cepat apabila ditemukan titik api.

Kedua, membantu pemerintah daerah dalam sosialisasi kepada masyarakat. Perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat, organisasi masyarakat dan pemuda untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, dilakukan secara masif dan berkelanjutan terutama di wilayah rawan.

Ketiga, ikut melakukan penanganan ketika Karhutla terjadi. Ketika kebakaran terjadi, perusahaan diharapkan tidak berpangku tangan, melainkan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk membantu pemerintah dan masyarakat, baik melalui personel, peralatan, kendaraan, sumber air maupun dukungan lainnya sesuai ketentuan.

Keempat, membangun sistem kolaborasi permanen. PGK Sumsel mendorong pemerintah daerah membangun pola kerja sama yang lebih terstruktur dengan perusahaan, sehingga penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan ketika api sudah membesar.

Tanggung Jawab Bersama

Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap wilayah tempat mereka menjalankan aktivitas usaha.

“Sumatera Selatan yang maju bukan hanya ekonominya tumbuh, tetapi juga lingkungannya terjaga dan masyarakatnya terlindungi,” ujarnya.

PGK Sumatera Selatan menyatakan siap mendorong dan menjadi bagian dari gerakan kolaboratif bersama pemerintah daerah, dunia usaha, aparat, masyarakat dan seluruh elemen kepemudaan untuk membangun Sumsel Bersama Melawan Karhutla.